PKS Sebut Jokowi Ingkar Janji ke Masyarakat Adat: Jangan Terjebak Euforia Pakaian Semata

  • Whatsapp

SentraBerita.com – Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi menilai penggunaan pakaian adat yang seolah menjadi tradisi dari Presiden Joko Widodo merupakan hal yang baik. PKS kata dia pun mengapresiasi langkah tersebut dengan memberikan nilai A.

Namun kata Nabil, PKS menyayangkan dalam pidato kenegaraan Jokowi di Sidang Tahunan MPR, Jokowi tampak kurang peka terhadap penderitaan rakyat.

Nabil menyoroti tidak adanya sepatah kata belasungkawa atas angka kematian akibat Covid-19, tidak adanya ucapan minta maaf dari presiden kepada rakyat juga menjadi sorotan.

Di sisi lain, Nabil menganggap Jokowi yang hadir mengenakan baju adat Suku Baduy hanya mengesankan secara simbolis. Padahal dalam realitanya, yang dinantikan rakyat dari seorang presiden adalah kebijakan dan program kerja nyatanya yang berdampak pada rakyat dan masyarakat adat itu sendiri.

Baca Juga:
Baju Adat Suku Baduy, Jamang Hideung Kancing Batok yang Dipakai Jokowi

“Jika dikaitkan dengan pakaian adat maka kita perlu melihat sejauh mana sesungguhnya kebijakan dan keberpihakan dari Presiden Jokowi dan pemerintah terhadap hak-hak adat,” kata Nabil kepada wartawan, Rabu (18/8/2021).

Presiden Jokowi pakai baju adat Lampung di upacara HUT ke-76 RI di Istana Merdeka.
Presiden Jokowi pakai baju adat Lampung di upacara HUT ke-76 RI di Istana Merdeka.

“Seperti yang dinyatakan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bahwa meski sudah memasuki periode kedua kekuasaannya, pemerintahan Jokowi belum menunaikan janjinya dalam Nawacita terkait masyarakat adat,” sambungnya.

Nabil mengatakan nasib RUU Masyarakat Adat yang dijanjikan semakin tidak jelas. Sementara lanjut dia yang diutamakan justru revisi UU Mineral dan Batu Bara (Minerba) serta UU Cipta Kerja lantaran dinilai lebih pro terhadap kelompok oligarki yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat adat.

Presiden Jokowi pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR RI. (ist)
Presiden Jokowi pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR RI. (ist)

“Bagi kami, komitmen pemerintahan Jokowi terhadap hak-hak masyarakat adat mesti terus ditagih dan dikawal. Agar kita tidak terjebak pada euforia soal pakaian semata, namun justru abai terhadap nasib dan kesejahteraan dari rakyat Indonesia,” ujarnya.

Baca Juga:
PDIP Makin Sering Kritik Pemerintahan Jokowi, Singgung Mental Terjajah Asing

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *