Pemerintah Diminta Revisi PPKM Darurat: Tak Cukup Atasi Covid

  • Whatsapp

Jakarta, Sentra Berita —

Epidemiolog dari Universitas Airlangga, Windhu Purnomo meminta pemerintah merevisi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali. Windhu mendesak pemerintah melarang mobilitas warga selama PPKM Darurat.

Menurut Windhu, pembatasan mobilitas masyarakat yang berjalan selama PPKM Darurat sejak 3 Juli lalu tak cukup dalam memutus penyebaran virus corona (Covid-19).

“Itu konsepnya tidak sejalan dengan prinsip pemutusan rantai penularan virus. Sudahlah kita ini harus benar-benar merevisi kebijakan. Harus ada pelarangan mobilitas,” kata Windhu kepada SentraBerita.com, Jumat (16/7).

Windhu menjelaskan virus tak akan menyebar jika tidak dibawa oleh orang. Menurutnya, selama mobilitas warga masih diizinkan meski ada pembatasan, virus itu tetap akan menyebar.

“Sektor nonesensial harus WFH, mal ditutup, tetapi orang bepergian bukan semata-mata ke mal, ke kantor kan?” kata Windhu.

Windhu mengatakan pemerintah sebaiknya membatasi mobilitas warga dari tingkat keluarga. Dari setiap keluarga hanya 30 persen yang boleh keluar rumah dengan keperluan yang mendesak.

Ia menyarankan pemerintah memakai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dalam situasi genting ini. Pilihan pemerintah ada dua, menerapkan kembali PSBB atau karantina wilayah.

“Padahal di masa sekarang itu kita butuh yang sesuai dengan UU kekarantinaan kesehatan. Kalau tidak karantina wilayah ya PSBB. Itu lah kalau menurut UU,” ujarnya.

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah meminta pemerintah memperpanjang pelaksanaan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali. Trubus mengatakan pemerintah harus bisa menekan pergerakan warga untuk mencegah penyebaran virus corona.

“Kalau saya sih lebih baik diteruskan. Karena persoalannya kalau enggak diteruskan justru malah penanganan Covid-nya enggak terukur,” kata Trubus saat dihubungi, Kamis (15/7).




Infografis Daftar Bansos PPKM DaruratFoto: Sentra Berita/Fajrian
Infografis Daftar Bansos PPKM Darurat

Trubus menilai selama pelaksanaan PPKM Darurat berjalan dua pekan, implementasi kebijakan masih belum maksimal. Di lapangan, masih ada perusahaan-perusahaan di luar sektor esensial kedapatan menyuruh pegawainya bekerja dari kantor.

Selain itu, titik-titik penyekatan selama PPKM Darurat juga belum terlalu efektif karena banyak terjadi penumpukan kendaraan.

“Itu persoalan di pengawasan. Kurang itu di pengawasan. Masih ada pedagang jualan lah, pengawasan di titik-titik penyekatan enggak optimal, ini kan soal pengawasan,” ujarnya.


PPKM Darurat Disetop, Covid-19 Menggila

BACA HALAMAN BERIKUTNYA


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *