Orang Indonesia bisa mendapatkan 4,5 tahun penjara karena menghina presiden di media sosial di bawah usulan revisi KUHP | Sentra Berita

  • Whatsapp

Punya keluhan tentang cara negara dijalankan? Jangan men-tweet tentang hal itu atau Anda mungkin menemukan diri Anda di sel penjara, jika usulan revisi KUHP Indonesia disahkan.

Saat ini masyarakat Indonesia sedang membicarakan draf revisi KUHP (RUU KUHP) yang beredar luas karena beberapa isinya kejam. RUU tersebut berisi pasal-pasal yang melarang penghinaan yang melanggar martabat presiden atau wakil presiden. Jika Anda melakukannya di depan umum, Anda dapat dipenjara hingga tiga tahun enam bulan atau denda Rp200 juta (US$14.013).

Bacaan Lainnya

Jika ini terdengar sangat akrab, itu karena anggota parlemen mencoba memasukkan pasal-pasal yang melarang penghinaan terhadap kepala negara dalam RUU KUHP iterasi 2019, yang untungnya tidak disahkan saat itu.

Namun, sejak saat itu, anggota parlemen telah menempelkan klausul yang mengatakan bahwa jika seseorang menghina martabat presiden atau wakil presiden secara online atau di media sosial (bahasa dalam rancangan tampaknya menunjukkan bahwa ini termasuk meme), mereka mungkin penjara paling lama empat tahun enam bulan atau denda Rp200 juta.

Selain itu, draf tersebut juga memuat pasal-pasal penghinaan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diancam hukuman maksimal dua tahun penjara, termasuk juga lembaga publik lainnya. Hukuman ini mungkin lebih berat jika penghinaan tersebut menyebabkan keresahan atau gangguan publik.

Yang terpenting, tetapi apa yang mungkin menjadi titik ambiguitas dalam praktik, mengkritik pemerintah atau kebijakannya secara terbuka tidak akan dianggap sebagai pelanggaran pidana.

Kebetulan, Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut pasal yang mengkriminalisasi penghinaan terhadap martabat kepala negara pada tahun 2006. Meski begitu dan penolakan yang meluas dari masyarakat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengatakan pasal-pasal baru dalam draft baru berisi klausul yang penuntutan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan, yaitu presiden atau wakil presiden.

Hanya waktu yang akan menentukan apakah DPR akan mengesahkan RUU KUHP tahun ini. Jika rancangan tersebut disahkan, orang Indonesia juga dapat, antara lain, mendapatkan enam bulan penjara untuk kumpul kebo, lima tahun untuk penistaan, dan denda Rp10 juta (US$700) jika unggas mereka masuk tanpa izin ke milik orang lain.

Ikuti Sentra Berita di Instagram dan Indonesia untuk lebih banyak berita segar dan menarik di feed Anda.

.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *