MUI Jakarta Ingin Bangun ‘Tentara Siber’ Bela Gubernur Anies Baswedan – Kelapa

  • Whatsapp

Sebuah perang untuk opini publik dengan subteks agama yang berat mungkin sedang terjadi di Indonesia, dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta mendukung Gubernur Anies Baswedan dengan berjanji untuk membentuk “tentara siber” untuk melindungi reputasinya.

Pekan lalu, MUI Jakarta menyatakan niatnya untuk membentuk tentara siber untuk memerangi orang-orang yang menghina ulama dan umat Islam secara online. Pernyataan itu muncul setelah Densus 88 Antiteror Polri menangkap seorang komisioner di MUI nasional karena dicurigai membantu kelompok teror daerah Jemaah Islamiyah (JI).

Kemudian, pernyataan MUI Jakarta dari Oktober muncul kembali selama akhir pekan, di mana kelompok tersebut menyatakan niatnya untuk mengangkat tentara cyber untuk Anies, yang mereka katakan telah secara tidak adil menjadi korban serangan karakter dari buzzer media sosial yang digunakan oleh saingan politiknya.

Ketua MUI Jakarta Munahar Muchtar kemarin membenarkan bahwa rencana penggalangan tentara siber untuk Anies dan umat Islam pada umumnya masih berlaku, tetapi menegaskan bahwa perlindungan tentara itu berlaku untuk semua orang yang ingin membantu ibu kota lebih baik.

Namun, meski Pemprov DKI Jakarta mengapresiasi rencana tersebut, tampaknya Anies belum sepenuhnya menerima gagasan cyber army.

“Dengan segala cara. Semua organisasi memiliki hak. Mereka bisa melakukan apa saja yang dianggap baik,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.

Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengkritik rencana tersebut karena dianggap konflik kepentingan, mencatat bahwa MUI Jakarta adalah penerima hibah Rp10,6 miliar (US$743.606) dari Pemerintah Provinsi Jakarta.

Anies sendiri belum mengeluarkan pernyataan terkait usulan MUI Jakarta untuk membentuk tentara siber.

Bab nasional MUI secara khusus mengeluarkan a fatwa (fatwa) pada tahun 2017 melarang pembentukan opini publik melalui buzzer media sosial. Alih-alih menyatakan tentara cyber MUI Jakarta bertentangan dengan fatwa itu, ulama tertinggi di negara ini membela rencana tersebut karena tentara dapat digunakan untuk membela prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan.

Agar adil bagi Anies, dia tidak membuat kebijakan diskriminatif sebagai gubernur Jakarta. Namun, sulit untuk menjauhkannya dari kelompok dan organisasi Islam, karena ia menikmati dukungan dan pengaruh politik mereka yang besar untuk memenangkan pemilihan gubernur pada 2017.

Meskipun pengaruh politik kelompok-kelompok Islam telah berkurang sejak itu, dukungan mereka dipandang sangat penting bagi Anies jika dia memutuskan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden 2024, terutama mengingat dia tidak berafiliasi dengan partai politik mana pun.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *