Jokowi Teken Perpres Wamen ESDM, akan ada Reshuffle Demi PAN?

  • Whatsapp

Jakarta, Sentra Berita Indonesia – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai langkah Presiden Joko Widodo menandatangani dan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merupakan pertanda reshuffle Kabinet Indonesia Maju segera dieksekusi.

Bacaan Lainnya

Seperti diketahui, beleid itu turut mengatur posisi Wakil Menteri ESDM.

“Kalau reshuffle itu kemungkinan akan ada. Akan terjadi. Ini soal waktunya saja. Tinggal menunggu waktu dari Jokowi saja,” ujar Ujang kepada Sentra Berita Indonesia di Jakarta, Selasa (23/11/2021).

Salah satu faktor utama yang mendorong reshuffle adalah bergabungnya Partai Amanat Nasional ke dalam koalisi partai pendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

“PAN itu akan dapat jatah menteri. Satu menteri akan dapat. Soal menteri apa itu tergantung Jokowi. Di politik Indonesia tak ada makan siang gratis, no free lunch. PAN masuk koalisi, akan dapat menteri,” kata Ujang.

Menurut dia, perpres Wamen ESDM mengindikasikan akan ada reshuffle. PAN juga akan mendapatkan porsi dalam reshuffle kali ini.

“PAN kemungkinan dapat satu setengah, satu menteri dan “setengah” itu wamen,” ujar Ujang.

Perihal sosok petinggi PAN yang akan duduk dalam Kabinet Indonesia Maju, dia mengaku mendengar Jokowi menginginkan Ketum PAN Zulkifli Hasan sebagai menteri.

Namun, PAN juga mengajukan sosok lain, yaitu Ketua Dewan Kehormatan PAN Soetrisno Bachir.

“Kemungkinan kalau tak Zulhas, ya SB,” kata Ujang.

Sentra Berita Indonesia masih berusaha menghubungi petinggi PAN, yaitu Sekjen PAN Eddy Soeparno, untuk merespons hal ini.

Di sisi lain Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini menilai sah-sah saja jika ada yang mengaitkan terbitnya Perpres Nomor 97 Tahun 2021 dengan reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

“Kalau mau dikait-kaitkan sama reshuffle, ya, silakan saja, buat yang ingin. Bagi kami di pemerintahan, ini soal kebutuhan dan tantangan ke depan. Kalau Presiden belum butuh, ya, belum diisi, hampir semua kementerian ada slotnya kok itu. Kemendikbudristek, contohnya, UU baru, perpres baru, di perpres yang lama juga disediakan Wamen, tapi belum diisi, belum dianggap perlu oleh Presiden,” tutur Faldo kepada wartawan, Senin (22/11/2021).

Faldo mengatakan, evaluasi kinerja kementerian selalu dilakukan secara berkala oleh Jokowi.

“Tentu semuanya berdasarkan penilaian Presiden apakah sudah dianggap perlu diisi jabatan tertentu atau belum,” katanya.

Lebih lanjut, Faldo bilang gosip-gosip politik tidak perlu terlalu dianggap serius.

“Biarkan jadi gosip saja. Presiden sudah bicara dari awal, belum kepikiran. Kita berhenti dulu, tidak usah kita bikin pengembangan,” ujarnya.

[Gambas:Video CNBC]

(miq/dru)


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *