Jokowi Atur Jabatan Wamen ESDM, Gegara Segudang Masalah Ini?

  • Whatsapp

Jakarta, Sentra Berita Indonesia – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 97 tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dalam aturan yang telah diteken pada 25 Oktober 2021 itu, Presiden Jokowi mengatur secara spesifik posisi Wakil Menteri (Wamen) ESDM.

“Dalam memimpin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden,” tulis Pasal 2 aturan tersebut, dikutip Senin (22/11/2021).

Dipublikasikannya Peraturan Presiden ini hampir bersamaan dengan murkanya Jokowi kepada dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor energi yakni PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) pada Selasa (16/11/2021) yang juga baru dipublikasikan pada Sabtu (20/11/2021) lalu.

Saat memberikan pengarahan kepada Pertamina dan PLN itu, Jokowi pun mengungkapkan kekesalannya terhadap sejumlah isu di sektor energi, baik minyak dan gas bumi (migas) maupun kelistrikan RI.

Jokowi menyinggung masih lambatnya progres pembangunan kilang minyak, masih besarnya impor minyak, sulitnya calon investor yang ingin berinvestasi, hingga transparansi masalah penugasan dari pemerintah, seperti penyaluran BBM dan subsidi listrik.

Namun memang, sektor ESDM memang masih memiliki banyak masalah di dalamnya. Tak hanya yang telah disebutkan Jokowi di atas, sejumlah lain juga muncul setidaknya dalam kurun waktu setahun belakang, antara lain masalah pasokan batu bara ke PT PLN (Persero) yang sempat kritis, rencana perubahan aturan penjualan batu bara domestik atau Domestic Market Obligation (DMO).

Lalu, bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) yang capaiannya masih sekitar 11,2%, jauh dari target bauran 23% pada 2025 mendatang, mangkraknya proyek Pipa Transmisi Gas Bumi ruas Cirebon-Semarang (Cisem), serta segudang masalah lainnya.

Berikut sejumlah masalah yang terjadi di bawah kewenangan pengawasan Kementerian ESDM, seperti dirangkum Sentra Berita Indonesia:

1. Pasokan Batu Bara ke PLN Sempat Kritis

Harga batu bara yang sempat melangit, bahkan sempat menembus di atas US$ 200 per ton, membuat perusahaan batu bara memilih untuk ekspor daripada menjual di dalam negeri. Pasalnya, harga jual batu bara dalam negeri sesuai DMO dipatok maksimal US$ 70 per ton.

Akibatnya, pasokan batu bara PT PLN (Persero) sempat seret. Bahkan, ketersediaan batu bara di beberapa PLTU ada yang kurang dari 10 hari, sehingga PLN butuh pasokan batu bara lebih banyak lagi.

Pada 7 Agustus 2021 lalu Kementerian ESDM melarang 34 perusahaan batu bara untuk mengekspor karena tidak memenuhi kewajiban pasokan batu bara sesuai kontrak dengan PT PLN (Persero) dan atau PT PLN Batubara periode 1 Januari-31 Juli 2021.

Pasokan batu bara PLN yang sempat kritis disampaikan oleh Muhammad Wafid, Direktur Penerimaan Mineral dan Batu Bara Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM.

“Konsentrasi kami adalah jaminan tersedianya kebutuhan batu bara untuk pembangkit PLN yang beberapa sudah kritis. Kami tidak mau ada listrik padam gara-gara tidak adanya pasokan batu bara,” ungkapnya kepada Sentra Berita Indonesia, Selasa (10/08/2021).

PT PLN (Persero) pun menyampaikan ada banyak perusahaan batu bara yang tidak memenuhi kewajiban DMO-nya, khususnya untuk kebutuhan PLTU.

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI, Senin (15/11/2021), mengatakan realisasi penyerapan batu bara untuk PLTU, baik ke PLN Group maupun ke pengembang listrik swasta (Independent Power Producers/ IPP) hingga Oktober 2021 mencapai 93,2 juta ton.

Adapun realisasi penyerapan batu bara untuk pembangkit listrik nasional tersebut terdiri dari untuk PLN Grup 55,5 juta ton dan IPP 37,6 juta ton.

“Masih terdapat gap atas realisasi pemenuhan batu bara dengan kewajiban pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri,” ungkapnya dalam RDP dengan Komisi VII DPR RI, Senin (15/11/2021).

2. Rencana Perubahan Aturan DMO Batu Bara

Demi mengamankan pasokan batu bara terutama PLTU batu bara, pemerintah menerapkan kebijakan DMO. Harga DMO batu bara untuk pembangkit listrik pun dipatok maksimal US$ 70 per ton dan kini untuk pabrik semen dan pupuk ditetapkan US$ 90 per ton.

Khusus batu bara untuk pabrik pupuk semen ini berlaku sejak 1 November 2021 hingga 31 Maret 2022.

Namun, di tengah tren harga batu bara yang melambung tinggi, PT PLN (Persero) mengaku kesulitan mendapatkan pasokan batu bara karena perusahaan lebih memilih ekspor ketimbang memasok untuk kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri.

Kementerian ESDM pun berencana untuk mengubah skema harga DMO batu bara ini, dari saat ini berupa harga batas atas (ceiling price) dengan dipatok maksimal US$ 70 per ton, namun kini diusulkan diubah menjadi beberapa opsi, termasuk adanya harga batas bawah (floor price) yang ditujukan untuk melindungi produsen.

Lalu, apa dampaknya jika skema harga DMO untuk pembangkit listrik yang ada saat ini dicabut?

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan, DMO batu bara ditujukan untuk mengatur volume dan harga batu bara untuk industri di dalam negeri, sebagaimana diatur oleh pemerintah di dalam Peraturan Menteri ESDM.

Jika aturan DMO dilepas, maka menurutnya ini akan berdampak pada kepastian pasokan batu bara dalam negeri dan juga lonjakan biaya yang pada ujungnya bisa berdampak pada kenaikan subsidi atau tarif listrik masyarakat.

“Ini terkait energy security, kalau lepas DMO harus pikirkan apakah pasokan dalam negeri ini energinya akan secure? kalau gak pasti, listrik akan mati,” paparnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Senin (15/11/2021).

Dampak kedua bila DMO ini dicabut yaitu adanya kenaikan harga batu bara yang akan berdampak langsung pada Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik. Kenaikan ongkos produksi ini menurutnya juga akan berdampak langsung pada subsidi dan kompensasi listrik dari pemerintah ke PLN.

“Jadi biaya di PLN disalurkan langsung pada dua hal, subsidi dan kompensasi, apakah dengan kenaikan ini kita siap untuk menaikkan subsidi dan naikkan kompensasi,” tanyanya.

Dan kemudian, imbuhnya, jika tariff adjustment (tarif penyesuaian untuk golongan pelanggan non subsidi) semisal dilepas akibat dari kenaikan BPP, maka subsidi untuk pelanggan 450 VA dan 900 VA akan naik. Kenaikan biaya PLN juga akan langsung berdampak pada kenaikan tarif listrik ke konsumen yang tidak disubsidi.

“Subsidi saat ini masih ditanggung negara dalam bentuk kompensasi, apakah kita mau naikkan tarif listrik masyarakat akibat lepas DMO?” ucapnya.

3. Bauran EBT Stagnan

Indonesia punya target mengejar bauran EBT sebesar 23% pada 2025 mendatang. Terakhir pada tahun lalu capaian bauran sebesar 11,2%, namun sampai kuartal III 2021 malah turun menjadi 10,9%. Adapun target bauran energi baru terbarukan pada 2021 ini mencapai 15%.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *