Isu Demo PPKM ‘Jokowi End Game’ di Jakarta

  • Whatsapp

Aksi demo mahasiswa hingga pedagang di Balkot Bandung, demo tolak perpanjangan PPKM. Foto: Dok. Istimewa
Beredar sebuah edaran melalui poster yang berisi kegiatan demonstrasi menolak pelaksanaan PPKM. Demo tersebut rencananya digelar Sabtu (24/7) di depan Istana Negara, Jakarta.

Dalam postingan yang beredar, mengajak masyarakat di berbagai daerah mulai dari Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor, Brebes, Indramayu, Semarang, Solo, Sukoharjo, Kudus, Kediri, Surabaya, Banjarmasin, Pontianak, Kendari hingga Padang untuk melakukan aksi demo.

Aksi itu bahkan sudah diberi nama ‘Seruan Aksi Nasional, Jokowi End Game’. Untuk di Jakarta, aksi dilakukan dengan longmarch dari Grogol ke Istana Merdeka. Namun, poster ajakan demo itu tidak mencantumkan kontak penanggung jawab.

Polri Minta Warga Tak Demo 24 Juli

Menyikapi ini, Mabes Polri mengimbau masyarakat tidak terpengaruh ajakan aksi demo pada 24 Juli. Sebab, aksi demo berpotensi memicu kerumunan dan akan menambah penularan COVID-19.

“Kami berharap untuk tidak melakukan kerumunan karena situasi angka COVID yang masih tinggi,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam keterangannya, Jumat (23/7).

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono. Foto: Dok. Polri

Eks Kabid Humas Polda Metro Jaya itu menyebut, masyarakat bisa menyampaikan aspirasi secara cara daring. Sehingga ia meminta tidak ada aksi demo.

“Bisa dilakukan dengan audiensi atau dilakukan dalam bentuk FGD online,” ujar Argo.

Lebih lanjut, Argo mengatakan pihaknya akan melakukan tindakan tegas apabila kegiatan demo itu mengganggu ketertiban umum.

“Kalau memang dilakukan, mengganggu ketertiban umum ya kami amankan,” tutup Argo.

Cukup Perwakilan, Kuburan Sudah Penuh

Sementara itu, Polda Metro Jaya mengimbau agar kegiatan tersebut cukup diwakilkan saja. Tak perlu melibatkan banyak pihaknya yang nantinya akan menimbulkan kerumunan.

“Kami mengimbau tolong teman-teman saudara-saudara kami yang mau melakukan kegiatan kerumunan itu menyampaikan pendapat sampaikan dengan bijak silakan datang perwakilan atau kita selesaikan dengan bijak juga,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya, Jumat (23/7).

“Silakan kalau mau menyampaikan pendapat datang ke Polda Metro akan kita terima. Secara bijak untuk kita bisa hindari kerumunan supaya jangan jadi klaster lagi,” sambungnya.

Poster seruan aksi nasional di Jakarta menolak PPKM. Foto: Dok. Istimewa

Yusri meminta warga berkaca pada kasus aktif khususnya di Jakarta yang bertambah setiap harinya. Belum lagi keterisian tempat tidur atau BOR pasien corona yang jumlahnya terus terisi.

“Lihat rumah sakit-kuburan sudah penuh. Apa mau diperpanjang lagi PPKM ini? Sementara masyarakat mengharapkan supaya bisa relaksasi. Tapi intinya di sini bagaimana masyarakat mau sadar mau disiplin hindari kerumunan,” ujarnya.

Menurut Yusri, dengan adanya kegiatan tersebut bisa jadi kasus COVID-19 di Jakarta akan bertambah serta menimbulkan klaster baru.

“Coba bagaimana kalau bikin lagi kegiatan kumpul-kumpul menyampaikan pendapat di panggung dan membuat kerumunan apakah tidak bisa menjadi klaster kerumunan lagi,” jelasnya.

Rencana demo dalam poster itu mendapat penolakan dari salah satu partai politik pendukung Jokowi, yakni Golkar. Sebab demo akan memicu kerumunan sehingga berpotensi terjadi penularan COVID-19.

“Sebaiknya rencana demonstrasi dalam jumlah massa yang banyak itu kita hindari. Saat ini, kita semua pihak harus memiliki tanggung jawab untuk mencegah penularan COVID-19,” kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadziliy saat dimintai tanggapan, Jumat (23/7).

Ace berpendapat, demo yang melibatkan jumlah massa banyak pasti akan menimbulkan kerumunan sehingga berpotensi ada penularan COVID-19.

Wakil Sekjen Partai Golkar Ace Hasan Syadzily Foto: Adhim Mugni/kumparan

“(Tapi) bukan berarti (demo) dilarang ya. Hak menyampaikan pendapat itu dijamin konstitusi dalam negara demokrasi seperti negara kita,” ucap Ace.

Lebih lanjut, Ace mengatakan, ada opsi lain selain turun ke jalan jika ingin menyampaikan pendapat. Salah satunya, bisa melalui media sosial.

“Ada cara lain yang bisa kita lakukan dalam menyuarakan pendapat kita di era pandemi ini, yaitu melalui media sosial. Saat ini, the power of netizen sangat berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan publik,” kata pimpinan Komisi VIII DPR ini.

“Atau mungkin ada cara-cara lain yang bisa kita lakukan yang dapat terhindar dari kegiatan yang berpotensi terjadinya kerumunan,” tutup Ace.

Tak Usah Demo, Risikonya Nyawa Melayang

Sejumlah elite parpol pendukung pemerintah menentangnya. Seperti politikus PDIP Rahmad Handoyo yang menyebut aksi itu sangat berisiko, khususnya ketika dilakukan di tengah pandemi COVID-19.

“Tidak usah lagi menggelar demo. Risikonya itu nyawa, jiwa-jiwa melayang. Ingatlah saudara kita, rumah sakit yang sudah tak mampu menampung. Mau ditampung di mana kalau teman-teman yang demo itu kemudian sakit mau di mana? Banyak yang gugur karena tak mendapatkan rumah sakit,” kata Rahmad, Jumat (23/7).

Dia meminta peserta demo untuk berpikir lebih jernih lagi. Dia juga berharap mereka memberikan kepercayaan kepada pemerintah dalam menangani pandemi ini.

“Ayolah kita berpikir yang lebih jernih. Situasi memang sulit tapi ini soal nyawa. Percayalah bahwa negara akan memberikan yang terbaik buat masyarakat. Dalam rangka melindungi umat, melindungi nyawa manusia, mohon untuk berpikir dua kali,” ujarnya.

Rahmad yang juga anggota Komisi IX DPR ini menyadari kondisi saat ini memang sangat sulit. Tak hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain. Sehingga perlu ada kerja sama atau gotong royong dalam menangani pandemi COVID-19.

“Kita paham, semua paham situasi ekonomi sangat tertekan. Tapi tidak hanya di Indonesia. Ini bencana dunia, artinya ayolah kita bersabar, beri kesempatan, dan ayo bersatu bersama pemerintah bergotong royong,” kata dia.

Dihubungi terpisah, anggota DPR F-PDIP Andreas Pareira menyesalkan rencana aksi tersebut. Ia meminta aparat menindak tegas demonstrasi di tengah pandemi.

“Pemerintah, dalam hal ini pihak keamanan tegas saja. Tidak perlu memberikan izin untuk demonstrasi,” kata Andreas.

Andreas mengatakan, aparat bisa menggunakan dasar aturan ‘larangan berkerumun’ di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini.

“Kalau tetap memaksakan untuk demo, gunakan saja aturan larangan untuk berkumpul, dan tindak tegas,” beber alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini

Lebih lanjut, menurut Andreas, tak ada dalih yang memperbolehkan berdemonstrasi saat ini. Sebab, aturan dilarang membuat kerumunan sampai saat ini masih berlaku.

“Kalau ada larangan untuk berkerumun, harusnya tidak perlu mentoleransi orang untuk berdemo,” tutup legislator dapil NTT ini.

Kapolda Metro Irjen Pol Fadil Imran menerima perwakilan ojek online di Mapolda Metro Jaya. Foto: Dok. Istimewa

Kapolda Metro Temui Perwakilan Ojol, Jamin Tak Ikut Demo ‘Jokowi End Game’

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menemui perwakilan sopir ojek online (ojol) di Mapolda Metro Jaya, Jumat (23/7). Pertemuan ini berkaitan dengan akan adanya aksi demo ‘Jokowi End Game’ di depan Istana Negara, Jakarta.

Dalam kesempatan ini, Fadil mengapresiasi sopir ojol yang tak melibatkan diri dalam kegiatan yang akan menimbulkan kerumunan.

“Saya juga apresiasi atas sikap yang lahir dari diri sendiri untuk tidak hadir dan mengikuti setiap kegiatan yang sifatnya menimbulkan kerumunan apa pun itu. Termasuk ajakan-ajakan untuk membuat aksi yang menimbulkan kerumunan,” kata Fadil di Mapolda Metro Jaya, Jumat (23/7).

Menurut Fadil, dengan situasi pandemi COVID-19 yang belum terkendali, kegiatan yang menimbulkan kerumunan akan menambah beban untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona.

“Situasi pandemi ini sudah sangat sulit jangan lagi dipersulit dengan hal-hal yang dapat menambah beban karena terpapar pandemi COVID-19. Itu dua hal yang saya apresiasi dan saya bangga dan ketiga para driver ojol Grab ini juga sangat ingin agar Jakarta ini adem Jakarta ini tetap sejuk Jakarta ini tetap damai tetap sehat,” kata dia.

Sementara itu, salah satu perwakilan ojol bernama Allen mengaku berterima kasih atas sambutan hangat yang diberikan Kapolda Metro Jaya. Ia memastikan jika informasi ojol Grab akan turun ke jalan merupakan kabar yang tidak benar.

“Pak Kapolda terima kasih sudah memberikan kesempatan kita sebagai perwakilan dari komunitas terutama di Grab. Untuk di sini kami mewakili ojol yang kemarin sempat naik isunya untuk masalah aksi yang akan turun ke jalan tanggal 24 [Juli]. Kami menyatakan itu hoaks dan tidak ada. Dan sekali lagi yang menyebarkan isu tersebut kami minta buat Pak Kapolda diproses hukum dan ditindak karena itu sangat meresahkan dan merugikan kami sebagai ojol,” kata Allen.

Grab Tegaskan Tak Terlibat Demo ‘Jokowi End Game’

Dari informasi yang beredar, massa memang mengatasnamakan berbagai elemen masyarakat. Termasuk elemen ojek online. Bahkan, logo Grab juga masuk dalam undangan demo.

Terkait hal ini, Grab menegaskan tidak terlibat dalam aksi penolakan terhadap PPKM dengan sebutan seruan aksi nasional ‘Jokowi End Game’.

“Bersama ini kami tegaskan bahwa Grab tidak terlibat sama sekali dalam gerakan ini di mana penyertaan logo perusahaan dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata President of Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata, dalam keterangannya, Jumat (23/7).

“Mitra yang terlibat akan bertanggung jawab secara pribadi dan karenanya membebaskan Grab dari segala pertanggungjawaban,” tambah dia.

Pusat penelitian dan pengembangan Grab Tech Center di Jakarta. Foto: Grab

Berikut pertanyaan lengkap Grab menyikapi aksi demo menolak PPKM yang mencatut logo mereka:

Terkait informasi yang tersebar melalui pesan instan dan memuat tangkapan layar yang mengindikasikan bahwa Grab dan beberapa platform teknologi lain akan menjadi salah satu pendukung aksi massa yang akan berlangsung di Jakarta pada 24 Juli, bersama ini kami tegaskan bahwa Grab tidak terlibat sama sekali dalam gerakan ini di mana penyertaan logo perusahaan dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sejak awal pandemi, Grab senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah dan mendukung penuh upaya penanganan pandemi COVID-19 serta pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional melalui berbagai inisiatif. Grab juga telah berperan aktif mendorong percepatan program vaksinasi nasional yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang telah dilaksanakan sejak Februari 2021 dan hingga kini telah membantu distribusi vaksin di lebih dari 54 kota dan kabupaten se-Indonesia kepada lebih dari ratusan ribu masyarakat, termasuk lansia, penyandang disabilitas, pekerja sektor pariwisata, dan mitra pengemudi Grab.

Grab berkomitmen penuh dalam mendukung sumber penghidupan yang berkesinambungan bagi para mitra selama masa pandemi ini melalui berbagai program bantuan seperti program ATASI yaitu:

Antisipasi-pengembalian biaya tes Antigen atau PCR mitra pengemudi serta proteksi pendapatan sampai Rp3 juta per mitra yang terkonfirmasi positif COVID-19.

Tangkal – dukungan Grab bagi mitra pengemudi untuk memperoleh barang kebutuhan sehari-hari dan obat-obatan melalui aplikasi mitra.

Vaksinasi – mendorong dan dan mendukung program vaksinasi bagi mitra pengemudi di seluruh Indonesia.

Para mitra pengemudi dan pengiriman Grab terikat oleh kode etik, termasuk ketentuan yang mengatur mereka untuk tidak terlibat atau memprovokasi mitra lain untuk melakukan kegiatan yang dapat merusak fasilitas umum atau merugikan pihak lain, dan atau merugikan pihak mana pun tidak terkecuali merugikan Grab. Atas ketentuan ini, mitra yang terlibat akan bertanggung jawab secara pribadi dan karenanya membebaskan Grab dari segala pertanggungjawaban, atas setiap perbuatan yang dilakukan secara individu atau bersama-sama pihak lain, dengan latar belakang atau tujuan politik atau idealisme tertentu, menggunakan atau tidak menggunakan atribut, merk atau logo Grab, atau visual lainnya yang dapat diasosiasikan dengan Grab. Sikap dan opini yang diungkapkan oleh mitra pengemudi dan pengiriman Grab seluruhnya bersifat pribadi dan tidak mencerminkan opini atau sikap Grab sebagai perusahaan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *