Harbandiyono Dicecar Investasi Pengadaan Tanah Munjul

  • Whatsapp

SentraBerita.com, Senior Manajer Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Harbandiyono, dicecar soal keikutsertaannya sebagai tim investasi terkait dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur.

Harbandiyono diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan (YRC) dan kawan-kawan.

“Dikonfirmasi antara lain mengenai keikutsertaan saksi sebagai tim investasi dalam pengadaan tanah di Munjul,” kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (30/7/2021).

Pemeriksaan Harbandiyono dilakukan penyidik KPK pada Kamis, 29 Juli 2021. Penyidik juga memeriksa Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian (TA) sebagai saksi untuk tersangka Yoory dan kawan-kawan. 

“Dikonfirmasi terkait dengan berbagai data aktivitas transaksi keuangan PT AP (Adonara Propertindo) yang diduga mengalir ke berbagai pihak terkait dengan pengadaan tanah di Munjul,” ujar Ali.

KPK telah menetapkan Yoory dan Tommy. KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene (AR), Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur Rudy Hartono Iskandar (RHI), dan satu tersangka korporasi PT Adonara Propertindo. KPK menduga ada kerugian keuangan negara setidak-tidaknya Rp 152,5 miliar dalam perkara ini.

Dugaan rasuh pengadaan tanah Munjul dimulai saat Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya (PDPSJ) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan salah satu perusahaan pengadaan tanah yakni PT AP.

Pada 8 April 2019, disepakati dilakukan penandatanganan Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di hadapan notaris yang berlangsung di Kantor PDPSJ antara pihak pembeli yaitu Yoory dengan pihak penjual yaitu Anja.

Saat itu Yoory langsung melakukan pembayaran sebesar 50 persen atau sejumlah Rp 108,9 miliar ke rekening bank milik Anja Runtuwene pada Bank DKI. Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yoory, dilakukan pembayaran oleh PDPSJ kepada Anja sejumlah Rp 43,5 miliar.

Pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul  diduga dilakukan secara melawan hukum. Mulai dari tak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah, hingga tidak dilakukannya kajian appraisal atau penilaian.

Tak hanya itu, transaksi jual-beli itu juga tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait. Proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate: kesepakatan harga awal antara pihak Anja dan PDPSJ sebelum proses negosiasi dilakukan.

Di samping itu, penyidik juga menemukan adanya dugaan penggunaan sejumlah uang oleh Anja untuk kepentingan pribadi bersama dengan pihak terkait lainnya, antara lain untuk pembelian tanah dan pembelian kendaraan mewah.

Penyidik juga telah menerima pengembalian uang sejumlah Rp 10 miliar dari tersangka Anja dan Tommy.[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *