Dosen UI soal PP Statuta UI: Senapas dengan Omnibus Law dan RUU KPK

  • Whatsapp

Terkait ketentuan soal rangkap jabatan dalam PP, Ganjar menilai hal itu adalah sesuatu yang tidak pantas. Menurut dia, ada beberapa alasan. Mulai dari menimbulkan konflik kepentingan bahkan bias perlakuan, melanggar prinsip pengabdian tunggal pada negara, melanggar etika pelayanan publik, bertentangan dengan prinsip good governance dan corporate, hingga loyalitas ganda.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *